Jakarta (cindai.id)_ KPK menetapkan dan menahan BBSB (Bupati Kapuas 2013-2018 & 2018-2023) dan AE (Anggota DPR-RI/Istri BBSB) sebagai tersangka atas dugaan TPK pemotongan anggaran seolah sebagai utang kepada PN, disertai penerimaan suap dan gratifikasi di Pemkab Kapuas, Kalteng, Jumat (28/03/23).
Bupati Kapuas dan istri diduga menerima suap, gratifikasi, memotong anggaran daerah dan menjadikannya seolah olah hutang. Uang diterima, digunakan untuk membayar biaya politik dalam pemilihan kepala daerah serta legislatif hingga membayar dua lembaga survey nasional. Total uang yang diterima BBSB dan AE mencapai Rp 8,7 M.
AE diduga aktif turut campur dalam proses pemerintahan dan memerintahkan beberapa kepala SKPD untuk memenuhi kebutuhan pribadinya, dalam bentuk pemberian uang dan barang mewah.
KPK sangat menyayangkan hal ini terjadi, seharusnya kepala daerah menjadi teladan, bukan memanfaatkan jabatannya melakukan praktik korupsi. KPK selalu berupaya memberikan pendampingan pencegahan korupsi kepada pemda MCP agar tercipta birokrasi daerah bersih dari korupsi.
Sumber: Twitter Resmi @KPK_RI
