Oleh: Denny Setiadharma, Mahasiswa STIE Pembangunan Kota Tanjungpinang | Opini.
Opini (cindai.id)_ Pemerintah resmi mengumumkan kenaikan harga produk Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi hingga non subsidi. Penyesuaian harga BBM tersebut berlaku sejak Sabtu (3/9/2022) pukul 14.30 WIB kemarin.
Pengumuman kenakan BBM disampaikan pada Sabtu pukul 13.30 WIB dan langsung berlaku satu jam setelah pengumuman disampaikan. Sebelum kenaikan resmi harga BBM, Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia sempat mengungkapkan bahwa membengkaknya pengeluaran APBN mencapai RP 502 Triliun membuat pemerintah memilih untuk menaikkan harga BBM di Indonesia.
Naiknya harga BBM tentunya berdampak pada masyarakat di berbagai sektor. Contohnya seperti sektor industri logistik, transportasi hingga barang dan jasa yang akan melakukan penyesuaian harga karena industri-industri tersebut tentunya memerlukan BBM untuk menjalankan oprasionalnya. Selain itu kenaikan harga BBM berimbas pada terkontrasinya konsumsi rumah tangga dan akan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Selanjutnya, naiknya harga BBM juga mendorong inflasi. Maka tidak menutup kemungkinan kemampuan daya beli masyarkat akan berkurang. Naiknya harga BBM juga menyebabkan masyarakat menengah ke bawah pelaku usaha mikro akan mengatur ulang pengeluaran mereka dalam mengoperasikan usaha mereka. Hal ini dikarenakan menurunnya permintaan pasar sehingga omset dari usaha mereka pun juga menurun imbas dari kenaikan harga BBM.
Adapun upaya pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut, 24,7 Triliun Rupiah dialokasikan untuk tiga jenis bantuan, diantaranya adalah bantuan langsung tunai (BLT) sebesar 12,4 Triliun Rupiah untuk keluarga kurang mampu, subsidi upah 9,6 Triliun Rupiah untuk 16 juta pekerja dengan gaji maksiumum 3,5 Juta per bulan dan bantuan transportasi serta perlindungan sosial tambahan untuk ojek daring, angkutan umum dan layar sebesar 2,7 Triliun Rupiah.
Dengan bantuan tersebut diharapkan bisa menahan pertambahan jumlah kemiskinan, sehingga tetap bisa dijaga dan bahkan diupayakan menurun melalui program-program pemerintah lainnya. Tetapi hal itu pun belum tentu serta merta cukup efektif dalam membantu masyarakat Indonesia khususnya menengah kebawah untuk menyelamatkan roda ekonomi mereka dalam jangka panjang. Karena pada dasarnya masyarakat tidak bisa selalu bergantung kepada pemerintah untuk selalu memberikan berbagai bantuan dalam kurun waktu tertentu. Tentunya masyarakat sangat berharap dengan naiknya harga BBM pemerintah memberikan solusi kepada masyarakat yang bertujuan agar masyarakat bisa lebih mandiri dalam menghadapi masalah tersebut tanpa terlalu berharap mendapat bantuan dari pemerintah yang sifatnya hanya dalam kurun waktu tertentu saja.
Akibat kenaikan harga BBM banyak terjadi trust issue di berbagai golongan masyarakat. Kurangnya pemahaman masyarakat akan masalah yang terjadi secara Internasional. Hal ini pun menjadi blunder untuk pemerintah, karena masyarakat beranggapan pemerintah sudah tidak pro akan masyarakat dan hanya menyusahkan masyarakat kecil saja. Tentunya masyarakat akan membandingkan hal yang di lakukan pemerintah sekarang dengan pemerintah era sebelumya. Maka hal ini pun menjadi tugas tambahan untuk pihak pemerintah yang harus memberikan pemahaman agar tidak timbul berita yang simpang siur seputaran naiknya harga BBM. Hal ini pun dilakukan pemerintah untuk memastikan dampak yang ditimbulkan bisa meredam. Pasalnya angka kemiskinan diprediksi akan meningkat karena kenaikan harga tidak diiringi peningkatan pendapatan.
Dilihat dari pengalaman yang terjadi pada tahun 2006, menurut data yang dirangkum oleh BPS, pada bulan Maret 2005, pemerintah menaikkan harga bensin 32,6% dan solar sebanyak 27,3% kemudian kenaikan terjadi lagi pada bulan Oktober harga bensin kembali dinaikkan 87,5% dan solar 104,8%. Adanya kenaikan harga pada kenaikan BBM membuat angka inflasi pun naik hingga 17,15%. Pada akhirnya penduduk miskin di Indonesia pun meningkat menjadi 39,30 juta jiwa dari 35,10 juta sebelumnya.
Melihat dari hal yang dilakukan pemerintah berupa memberikan bantuan langsung tunai (BLT) untuk meminimalisir kemiskinan di masyarakat, saya berharap kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar amanah untuk memastikan agar pengalokasian bantuan sosial dan BLT harus tepat sasaran kepada masyarakat yang sangat membutuhkan bantuan tersebut.
#Opini
