Penulis: cindai

Tanjungpinang (cindai.id)_ Proyek Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Pulau Penyengat (NSUP) atau disebut dengan Penataan Kawasan Jalan Pulau Penyengat yang bersumber dari dana Pinjaman Islamic Development Bank (IBD) yang di laksanakan oleh Kementrian PUPR RI dibawah pengawasan Satuan Kerja (Satker) Pelaksana Prasarana Pemukiman PUPR Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Pekerjaan ini ditarketkan akan mempercantik jalan di Pulau Penyengat sepanjang 1.253 meter, mulai dari Jalan Manunggal III, Jalan Tabib, Makam Raja Ali Haji, Jalan Engku Putri, Jalan Sambang I dan Jalan Kampung Datuk. Sesuai dokumen kontrak, pekerjaan ini dimulai 14 Maret 2022 sampai dengan 08 November 2022 dengan Nilai Kontrak Rp. 13, 2…

Natuna (cindai.id)_ Penerbitan perizinan tambang pasir silika di Kabupaten Natuna bertolak belakang dengan apa yang diungkapkan oleh Gubernur Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) yang menyatakan bahwasanya dengan ditetapkan Natuna sebagai Kawasan Geopark Nasional tentu akan semakin memantapkan posisi Kepri sebagai salah satu destinasi wisata. Baca Juga: Menelusuri Jejak Perizinan Tambang Silika Natuna Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna Hardiyansyah mejelaskan melalui sambungan telepon kepada awak media, terkait penetapan Kabupaten Natuna sebagai Geopark. “ Natuna ditetapkan sebagai Geopark Nasional pada tanggal 30 November 2018 oleh Komite Nasional Geopark Indonesia (KNGI). Kawasan geopark ini mencakup Pulau Bunguran, Pulau Senua, Pulau Akar, Pulau Setanau, Pulau Sahi…

Natuna (cindai.id)_ Pada tanggal 05 Mei 2021 di Kabupaten Natuna, Pelaksana Harian (PLH) Bupati Natuna Hendra Kusuma menanda tangani surat usulan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Natuna. Surat tersebut merupakan usulan kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau agar mendorong potensi pulau-pulau kecil dijadikan kawasan pariwisata. Adapun isi surat usulan tersebut memberikan batasan dalam evaluasi subtansi pertambangan agar tetap memperhatikan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup dan juga pengembangan sektor perkebunan. ” Terkait pertambangan, didalam surat tersebut justru memberikan batasan-batasan dalam alokasi ruang untuk pertambangan agar tidak menimbulkan resiko bencana, dampak sosial dan tidak bertentangan dengan sektor…

Natuna (cindai.id)_ Terkait Pemberitaan berjudul “Apakah Gubernur Kepri Terlibat Penerbitan WIUP Tambang Pasir Silika Natuna”. Baca Juga: Apakah Gubernur Kepri Terlibat Penerbitan WIUP Tambang Pasir Silika Natuna? Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kepulauan Riau memberikan jawaban melalui pesan singkat WhatsApp Jumat (17/06/2022) sebagai berikut. Sesuai dengan UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba, bahwa sejak 11 Desember 2020, pengelolaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara seluruhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Berdasarkan Perpres Nomor 55 Tahun 2022 sejak 11 April 2022 sebagian kewenangan urusan pemerintahan sektor Minerba didelegasikan kepada…

Natuna (cindai.id)_ Berdasarkan dari data Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terdapat 31 perusahaan pemegang Wilayan Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Pencadangan tambang pasir silika dengan total luasan 78.182 H (hektare) dan dua perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Explorasi tambang pasir silika dengan luas 190 H serta satu perusahaan pemegang (IUP) Explorasi tambang pasir uruk seluas 20H. Jika ditotalkan secara keseluruhan luasan wilayah yang akan ditambang di Pulau Natuna sekitar 78.392 H. Hampir sebagian pulau Natuna akan dijadikan wilayah tambang. Berdasarkan keterangan salah satu Tim Inspektur Tambang Kementrian ESDM Kepri yang kami jumpai di kantornya Jl. Sultan Machmud Tanjung…

Gallery (cindai.id)_ Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau (PMD Dukcapil) Misni, SKM, M.Si secara simbolis yang disaksikan oleh Gubernur Kepulauan Riau (13/06/2022) melaksanakan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) Pemanfaatan Data Kependudukan dengan 16 OPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Adapun 16 OPD tersebut adalah Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan, Dinas Perhubungan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Dinas Ketahanan Pangan Petanian dan Kesehatan Hewan, Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan, Badan Keuangan dan Aset Daerah,…

Kepri (cindai.id)_ Menjawab kesimpang siuran beredarnya isu terkait pemberiaan bantuan untuk Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) oleh Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Ansar Ahmad dengan besaran senilai Rp.1,2 juta yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepri tahun 2022, dengan tegas dijelaskan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau (PMD Dukcapil) Misni, SKM, MSi. Dijumpai dikantor PMD Dukcapil Kepri (13/06/2022) jalan dompak, Misni menjelaskan terkait uang senilai Rp. 1,2 juta ini merupakan bantuan oprasional untuk RT/RW se Provinsi Kepri yang sudah sesuai prosedur penganggaran dengan perjuangan yang cukup panjang,…

Tanjungpinang (cindai.id)_ Ziarah Makam Daeng Celak dan Daeng Marewah oleh Laskar Lembaga Adat Kesultanan Riau Lingga (LAKRL), sebagai tanda pembuka langkah perjuangan penyelamatan tanah ulayat maupun tanah adat yang selama ini di salah gunakan oleh pihak pihak yang tidak bertanggung jawab. Menurut keterangan Humas LAKRL Said Ubay, bahwasannya makam-makam yang berada di Komplek Pemakam Daeng Marewah ini di gusur. “Kami akan selamatkan Tanah Adat dan Tanah Uayat ini, bahkan sudah dua Tahun yang lalu penanda telah kami letakkan, namun di tangan pihak yang tidak bertanggung jawab makam situs sejarah ini malah di gusur, ” terang Ubay. Menurut keterangan Sekretaris LAKRL,…

Anambas (cindai.id)_ Pembangunan Broncaptering SPAM Kelurahan Letung Kecamatan Jemaja (DAK Reguler) yang sudah dilelangkan pada portal website lpse.anambaskab.go.id terpantau oleh LSM CINDAI Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) berpotensi merugikan keuangan Negara. Berawal dari Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga, pihak Kelompok Kerja (POKJA) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) terkesan mengulur waktu untuk mencari alasan agar bisa menggugurkan peserta lelang. Dalam proses penetapan pemenang tender (17/05/2022) pihak POKJA melakukan dua kali penundaan pengumuman. Adapun alasan penundaan jadwal penetapan karena ada PPKJA kelewatan untuk mencentang jadwal penetapan pemenang. ” Alasan yang menurut saya sangat mengada-ada, terindikasi mencoba mengkondisikan dan mencari-cari…

Gallery TIDAR Kepri (cindai.id)_ Pembukaan Kegiatan Musyawarah Daerah Luar Biasa (MUSDA LUB) Tunas Indonesia Raya (TIDAR) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) ditandai dengan simbolis pemukulan Gong oleh Sekjen PP TIDAR Rocky Candra,SE di dampingi Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kepri Iman Sutiawan, SE di Ball Room Kings Hotel Batam Sabtu (04/06/2022). TIDAR merupakan salah satu organiasi sayap Partai GERINDRA yang mengakomodir semangat juang Partai Gerindra dari unsur milenial. Dalam Proses Musdalub Tidar Kepri, Indra Saputra, SE terpilih menjadi Ketua Pimpinan Daerah (PD) Tidar Kepri. Ketua DPD Gerindra Kepri menyampaikan bahwasanya para pengurus Tidar sudah lama tidak…