Penulis: cindai

Tanjungpinang (cindai.id) _ Panitia Sertifikasi Kompentensi Wartawan (SKW) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mengelar kegiatan sosialisasi dan menerima berkas persyaratan berupa portofolio calon peserta SKW Pers Indonesi dengan Tempat Uji Kompentensi (TUK) Universitas Batam (Uniba) Kota Batam yang akan dilaksanakan pada tanggal 21 sampai dengan 23 Juli 2022 merupakan perpanjangan tangan dari Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pers Indonesia berlilensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), di Ruangan Rapat Asrama Haji Tanjungpinang, Sabtu (2/7). Kegiatan yang digelar panitia SKW Kepri diikuti oleh para calon peserta dari pimpinan media cetak dan media online yang ada di Kepri. Selain calon peserta, kegiatan ini dihadiri oleh…

Hukum (cindai.id)_Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah (Polda) Kepri Kombes. Pol. Harry Goldenhardt menyampaikan kasus dugaan gratifikasi, penyimpangan pajak serta Tenaga Kerja Asing (TKA) Illegal PT.Mangrove Industry Park Indonesia (MIPI) yang dilaporkan LSM CINDAI masih dalam proses penyelidikan. Hal itu diungkapkan kepada LSM Cindai Kepri, senin (11/04/2022) saat dikonfirmasi melalui WhatsApp. Adapun laporan LSM Cindai ke Mapolda Kepri itu, Menurut Ketua Umum Cindai Edi Susanto, sudah diproses dan sejumlah pihak telah dimintai keterangan sesuai dengan informasi dan bukti yang dilampirkan dalam berkas laporan Cindai terkait dugaan gratifikasi disebalik lancarnya kegiatan PT. MIPI yang selama ini sarat dengan kegiatan penyelewengan perijinan dan…

Bintan (cindai.id)_ Kunjungan silaturahmi Panitia Sertifikasi Kompetensi Wartawan (SKW) LSP Pers Indonesia Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) ke Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bintan, diterima oleh Ketua DPRD Bintan, Agus Wibowo yang didampingi Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Dewan (Sekwan) Riang Angraini di ruangan Ketua DPRD Bintan Buyu, Senin (27/6). Kunjungan ke DPRD Bintan, merupakan langkah awal untuk mensukseskan SKW Insan Pers di Kepri yang nantinya akan dilaksanakan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) Universitas Batam (UNIBA) Kota Batam pada tanggal 21Juli sampai dengan 23 Juli 2022 mendatang. Pada kesempatan itu Agus Wibowo politisi Partai Demokrat yang merupakan Ketua DPRD Bintan…

Tanjungpinang (cindai.id)_ Proyek Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Pulau Penyengat (NSUP) atau disebut dengan Penataan Kawasan Jalan Pulau Penyengat yang bersumber dari dana Pinjaman Islamic Development Bank (IBD) yang di laksanakan oleh Kementrian PUPR RI dibawah pengawasan Satuan Kerja (Satker) Pelaksana Prasarana Pemukiman PUPR Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Pekerjaan ini ditarketkan akan mempercantik jalan di Pulau Penyengat sepanjang 1.253 meter, mulai dari Jalan Manunggal III, Jalan Tabib, Makam Raja Ali Haji, Jalan Engku Putri, Jalan Sambang I dan Jalan Kampung Datuk. Sesuai dokumen kontrak, pekerjaan ini dimulai 14 Maret 2022 sampai dengan 08 November 2022 dengan Nilai Kontrak Rp. 13, 2…

Natuna (cindai.id)_ Penerbitan perizinan tambang pasir silika di Kabupaten Natuna bertolak belakang dengan apa yang diungkapkan oleh Gubernur Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) yang menyatakan bahwasanya dengan ditetapkan Natuna sebagai Kawasan Geopark Nasional tentu akan semakin memantapkan posisi Kepri sebagai salah satu destinasi wisata. Baca Juga: Menelusuri Jejak Perizinan Tambang Silika Natuna Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna Hardiyansyah mejelaskan melalui sambungan telepon kepada awak media, terkait penetapan Kabupaten Natuna sebagai Geopark. “ Natuna ditetapkan sebagai Geopark Nasional pada tanggal 30 November 2018 oleh Komite Nasional Geopark Indonesia (KNGI). Kawasan geopark ini mencakup Pulau Bunguran, Pulau Senua, Pulau Akar, Pulau Setanau, Pulau Sahi…

Natuna (cindai.id)_ Pada tanggal 05 Mei 2021 di Kabupaten Natuna, Pelaksana Harian (PLH) Bupati Natuna Hendra Kusuma menanda tangani surat usulan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Natuna. Surat tersebut merupakan usulan kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau agar mendorong potensi pulau-pulau kecil dijadikan kawasan pariwisata. Adapun isi surat usulan tersebut memberikan batasan dalam evaluasi subtansi pertambangan agar tetap memperhatikan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup dan juga pengembangan sektor perkebunan. ” Terkait pertambangan, didalam surat tersebut justru memberikan batasan-batasan dalam alokasi ruang untuk pertambangan agar tidak menimbulkan resiko bencana, dampak sosial dan tidak bertentangan dengan sektor…

Natuna (cindai.id)_ Terkait Pemberitaan berjudul “Apakah Gubernur Kepri Terlibat Penerbitan WIUP Tambang Pasir Silika Natuna”. Baca Juga: Apakah Gubernur Kepri Terlibat Penerbitan WIUP Tambang Pasir Silika Natuna? Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kepulauan Riau memberikan jawaban melalui pesan singkat WhatsApp Jumat (17/06/2022) sebagai berikut. Sesuai dengan UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba, bahwa sejak 11 Desember 2020, pengelolaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara seluruhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Berdasarkan Perpres Nomor 55 Tahun 2022 sejak 11 April 2022 sebagian kewenangan urusan pemerintahan sektor Minerba didelegasikan kepada…

Natuna (cindai.id)_ Berdasarkan dari data Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terdapat 31 perusahaan pemegang Wilayan Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Pencadangan tambang pasir silika dengan total luasan 78.182 H (hektare) dan dua perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Explorasi tambang pasir silika dengan luas 190 H serta satu perusahaan pemegang (IUP) Explorasi tambang pasir uruk seluas 20H. Jika ditotalkan secara keseluruhan luasan wilayah yang akan ditambang di Pulau Natuna sekitar 78.392 H. Hampir sebagian pulau Natuna akan dijadikan wilayah tambang. Berdasarkan keterangan salah satu Tim Inspektur Tambang Kementrian ESDM Kepri yang kami jumpai di kantornya Jl. Sultan Machmud Tanjung…

Gallery (cindai.id)_ Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau (PMD Dukcapil) Misni, SKM, M.Si secara simbolis yang disaksikan oleh Gubernur Kepulauan Riau (13/06/2022) melaksanakan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) Pemanfaatan Data Kependudukan dengan 16 OPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Adapun 16 OPD tersebut adalah Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan, Dinas Perhubungan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Dinas Ketahanan Pangan Petanian dan Kesehatan Hewan, Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan, Badan Keuangan dan Aset Daerah,…

Kepri (cindai.id)_ Menjawab kesimpang siuran beredarnya isu terkait pemberiaan bantuan untuk Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) oleh Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Ansar Ahmad dengan besaran senilai Rp.1,2 juta yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepri tahun 2022, dengan tegas dijelaskan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau (PMD Dukcapil) Misni, SKM, MSi. Dijumpai dikantor PMD Dukcapil Kepri (13/06/2022) jalan dompak, Misni menjelaskan terkait uang senilai Rp. 1,2 juta ini merupakan bantuan oprasional untuk RT/RW se Provinsi Kepri yang sudah sesuai prosedur penganggaran dengan perjuangan yang cukup panjang,…