Kepri (Cindai.id) – Tokoh perjuangan Provinsi Kepulauan Riau, Mentereng Sakti Djais yang akrab disapa Eeng, meminta Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau membuka secara transparan penggunaan dana pinjaman sebesar Rp400 miliar yang akan digunakan untuk membiayai 41 proyek strategis.
Menurut Eeng, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara rinci proyek apa saja yang akan dibiayai, tingkat urgensinya, serta manfaat nyata yang akan dirasakan masyarakat. Sebab, pada akhirnya beban pembayaran pinjaman tersebut juga akan bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sebagian besar berasal dari pajak yang dibayarkan masyarakat.
“Kalau melihat struktur PAD Kepri yang masih didominasi penerimaan pajak, maka pembayaran utang ini pada akhirnya juga menjadi beban masyarakat. Karena itu, Gubernur harus benar-benar transparan mengenai penggunaan dana Rp400 miliar tersebut,” ujar Eeng.
Ia menilai keterbukaan informasi penting untuk menghindari munculnya persepsi negatif di tengah masyarakat. Menurutnya, publik jangan sampai bertanya-tanya apakah 41 proyek tersebut benar-benar menjadi kebutuhan mendesak atau justru hanya menjadi ajang bagi-bagi proyek dan kepentingan tertentu.
“Masyarakat tentu berhak bertanya, apakah 41 proyek ini benar-benar memiliki urgensi tinggi dan memberikan manfaat besar bagi rakyat, atau justru hanya menjadi ruang bagi-bagi upeti. Pertanyaan seperti ini harus dijawab dengan data dan keterbukaan, bukan dengan asumsi,” tegasnya.
Eeng juga meminta DPRD Provinsi Kepulauan Riau menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal terhadap penggunaan dana pinjaman tersebut. Ia berharap DPRD tidak hanya menyetujui program, tetapi juga memastikan setiap proyek memiliki dasar kebutuhan yang jelas, perencanaan yang matang, serta memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah.
Selain itu, ia mengingatkan Pemerintah Provinsi Kepri agar mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat yang saat ini masih menghadapi berbagai tantangan. Menurutnya, setiap kebijakan yang menambah beban keuangan daerah harus benar-benar mempertimbangkan kepentingan rakyat.
“Yang paling penting menjadi perhatian Gubernur adalah kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Jangan sampai pemerintah menambah beban utang daerah, tetapi manfaatnya tidak dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Setiap rupiah yang dipinjam harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka dan menghasilkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat,” tutup Eeng. (Red)
