Opini (Cindai.id) _ Keputusan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk mengajukan pinjaman sebesar Rp400 miliar kepada Bank BJB demi membiayai puluhan proyek infrastruktur memunculkan pertanyaan mendasar, “Dimana Letak Keberpihakan Pemerintah Terhadap Pendidikan?
Di tengah besarnya nilai pinjaman tersebut, masyarakat justru tidak melihat adanya program pengadaan seragam gratis bagi siswa SMA, SMK, dan SLB se-Provinsi Kepulauan Riau. Bagi sebagian orang, seragam mungkin dianggap persoalan kecil. Namun bagi keluarga berpenghasilan rendah, biaya membeli seragam menjadi salah satu beban nyata setiap tahun ajaran baru.
Pendidikan bukan sekadar membangun gedung sekolah atau memperbaiki jalan menuju sekolah. Pendidikan juga berbicara tentang bagaimana negara memastikan setiap anak dapat bersekolah tanpa terbebani biaya yang seharusnya dapat diringankan oleh pemerintah.
Jika pemerintah mampu berutang ratusan miliar rupiah untuk membangun infrastruktur, mengapa tidak mampu mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan dasar peserta didik?
Pertanyaan ini layak dijawab secara terbuka kepada publik.
Infrastruktur memang penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun pembangunan fisik tidak boleh menggeser investasi terhadap pembangunan manusia. Jalan dan jembatan dapat mempercepat mobilitas, tetapi kualitas sumber daya manusia akan menentukan masa depan daerah dalam jangka panjang.
Karena itu, publik berhak mengetahui bagaimana proses penentuan 41 proyek yang dibiayai melalui pinjaman tersebut. Apakah telah melalui kajian kebutuhan yang komprehensif? Bagaimana prioritas ditetapkan? Mengapa kebutuhan pendidikan seperti bantuan seragam tidak menjadi bagian dari skala prioritas? Transparansi atas dasar pertimbangan tersebut penting agar masyarakat memahami alasan kebijakan yang diambil.
Kondisi ini juga memunculkan pertanyaan mengenai konsistensi antara kebijakan anggaran dengan visi pembangunan daerah. Jika pembangunan sumber daya manusia merupakan salah satu prioritas pemerintah, maka masyarakat tentu berharap alokasi anggaran juga mencerminkan komitmen tersebut.
Pinjaman daerah bukanlah dana gratis. Beban pengembaliannya pada akhirnya ditanggung melalui keuangan daerah, yang bersumber dari penerimaan masyarakat. Oleh karena itu, setiap rupiah yang dipinjam harus benar-benar memberikan manfaat yang luas, termasuk bagi sektor pendidikan.
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau perlu menjelaskan kepada publik mengapa program bantuan seragam sekolah tidak menjadi bagian dari kebijakan anggaran, sekaligus memastikan bahwa pembangunan infrastruktur tidak mengurangi perhatian terhadap kebutuhan dasar peserta didik.
Pembangunan yang berhasil bukan hanya diukur dari banyaknya jalan yang dibangun, jembatan yang diresmikan, atau monumen yang berdiri megah. Keberhasilan juga tercermin dari sejauh mana anak-anak dapat mengakses pendidikan dengan lebih mudah dan beban keluarga dapat diringankan.
Sebab pada akhirnya, kemajuan sebuah daerah tidak hanya dibangun dengan beton dan aspal, tetapi juga melalui investasi yang nyata pada kualitas manusia yang akan menjadi penerus Kepulauan Riau. (Red)
