Opini (Cindai.id) _ Perjuangan pemekaran Kabupaten Kepulauan Jemaja yang diperjuangkan melalui Badan Perjuangan Pembentukan Kabupaten Kepulauan Jemaja (BP2KKJ) sejatinya merupakan cita-cita panjang masyarakat Jemaja, Jemaja Timur, dan Jemaja Barat.
Semangat tersebut lahir dari harapan besar agar pemerataan pembangunan, pelayanan publik, serta kesejahteraan masyarakat di wilayah kepulauan dapat lebih maksimal melalui terbentuknya daerah otonomi baru.
Namun sangat disayangkan, setelah kurang lebih lima tahun perjuangan berjalan, hingga hari ini belum terlihat hasil yang benar-benar signifikan. Perjuangan besar yang seharusnya menjadi gerakan bersama seluruh elemen masyarakat dan para pemangku kebijakan, justru terkesan berjalan sendiri tanpa dukungan politik yang kuat dan terarah.
Sebagai putra daerah asal Jemaja, saya melihat ada kegelisahan di tengah masyarakat. Banyak warga mulai mempertanyakan sejauh mana keseriusan para wakil rakyat asal daerah pemilihan Jemaja dalam mengawal agenda pemekaran ini.
Sebab, sampai hari ini publik belum melihat langkah nyata yang terukur dari empat anggota legislatif Kabupaten Kepulauan Anambas asal dapil Jemaja untuk secara total memperjuangkan aspirasi tersebut.
Padahal, perjuangan pemekaran daerah tidak cukup hanya mengandalkan semangat masyarakat atau kerja BP2KKJ semata.
Dibutuhkan kekuatan politik, lobi pemerintahan, komunikasi lintas lembaga, serta keberanian para wakil rakyat untuk menjadikan isu ini sebagai prioritas perjuangan di tingkat daerah maupun pusat.
Masyarakat tentu berharap para anggota DPRD asal Jemaja mampu menjadi ujung tombak perjuangan. Mereka dipilih oleh rakyat Jemaja, sehingga sudah seharusnya memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk memperjuangkan kepentingan daerahnya secara serius dan konsisten.
Saya menilai, apabila empat legislator asal Jemaja benar-benar bersatu dan memiliki komitmen yang sama, maka perjuangan BP2KKJ akan memiliki energi politik yang jauh lebih kuat. Mereka bisa membangun komunikasi dengan pemerintah daerah, pemerintah provinsi, hingga membuka akses perjuangan ke tingkat nasional.
Tanpa dukungan politik yang solid, perjuangan pemekaran hanya akan menjadi wacana yang terus berulang setiap tahun tanpa kepastian.
Sama halnya dengan pengurusan BP2KKJ, harus ada evaluasi secara menyeluruh mengingat momentum 22 Mei 2021 lalu ke hari ini, sudah lebih dari 5 tahun pengurusan. Artinya butuh penyegaran dari segi manajerial dan pengurusan. Jangan sampai perjuangan terhenti dan terkesan jalan ditempat.
Karna kita juga harus jujur bahwa masyarakat Jemaja hari ini membutuhkan percepatan pembangunan. Persoalan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, transportasi laut, hingga pemerataan ekonomi masih menjadi tantangan nyata.
Kondisi geografis kepulauan membutuhkan perhatian khusus dan pola kebijakan yang lebih dekat dengan masyarakat. Inilah salah satu alasan utama mengapa gagasan pembentukan Kabupaten Kepulauan Jemaja terus hidup di tengah masyarakat.
Saya berharap momentum ini menjadi bahan evaluasi bersama. BP2KKJ jangan dibiarkan berjalan sendiri. Seluruh elemen, terutama para wakil rakyat asal Jemaja, harus menunjukkan keberpihakan yang nyata, bukan sekadar dukungan simbolik.
Perjuangan pemekaran bukan tentang kepentingan kelompok atau elit tertentu, tetapi tentang masa depan masyarakat Jemaja secara keseluruhan. Jangan sampai harapan besar masyarakat perlahan memudar karena minimnya keseriusan dan soliditas para pemangku kepentingan.
Sudah saatnya perjuangan ini dikawal dengan langkah yang lebih konkret, terukur, dan bersatu. Karena jika bukan sekarang diperjuangkan secara serius, maka entah sampai kapan masyarakat Jemaja harus menunggu.
