Tanjungpinang (cindai.id) _ Pro kontra dikalangan masyarakat terkait penolakan pengerjaan proyek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang masuk ke wilayah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) yang dilaksanakan oleh kontraktor luar Kepri terus bergulir.
Said Ahmad Syukri (akrab disapa SAS Joni), salah satu tokoh pemuda Pulau Penyengat, juga turut angkat bicara terkait polemik kontraktor luar Kepri yang mengerjakan proyek APBN terutama di Pulau Penyengat disela-sela santai ditempat usaha warung kopinya.
” Kami tidak menafikan terkait kontraktor luar yang melaksanakan pekerjaan itu, silahkan dan sah-sah saja jika bisa bertanggungjawab penuh dengan hasil pekerjaannya.Namun tidak sedikit pula bukti yang kami bisa tunjukkan amburadul. Lari dari kwalitas yang sudah ditentukan. Belum habis masa perawatan saja sudah pada karatan, catnya lepas, pecah, retak, bahkan ada yang tidak berfungsi sama sekali,” ungkap SAS Joni kesal, Kamis (04/05/23).
Lebih lanjut, SAS Joni juga menambahkan, berkaitan dengan efek positif jika yang mengerjakan proyek adalah kontraktor lokal, perputaran keuangan dari hasil keuntungan pengerjaan langsung dirasakan masyarakat Kepri, bukan masyarakat luar Kepri. Namun jika kontraktor luar, lebih banyak hal negatifnya.
“Ia, kalau kontraktor luar, jika ada maslah di proyek. Kita harus menunggu dia datang. Belum lagi nanti pekerjaan gagal, aparat penegak hukum pun sulit untuk melakukan penindakan. Sudah banyak kali lah contohnya bisa kita lihat,” tuturnya.
SAS Joni juga pernah menyampaikan secara langsung dengan Gubernur Kepri, dengan menunjukan bukti foto dan video proyek yang asal-asalan yang dilaksanakan khususnya di pulau Penyengat.
Dikesempatan yang sama, juga hadir Lias (akrab disapa Pak Ngah), salah satu tokoh pendiri Organisasi Pemuda Pulau Penyengat, juga tidak luput ikut mengkritisi terkait kinerja Kontraktor luar Kepri. Pak Ngah sangat menyangkan jika ada proyek besar masuk kepenyengat, masyarakatnya hanya dijadikan buruh, bukan mitra jika kontraktor luar yang mengambil pekerjaan.
“Hampir rata-rata, jika kontraktor luar yang kerja, masyarakat hanya dijadikan buruh harian. Jika kontraktor lokal, kami dihargai. Diajak kerjasama. Selama ini masyakarat bisa buktikan hasilnya. Mana mau kami kerja asal-asalan, tu kampung kami,” ungkap Pak Ngah.
Diketahui bahwasanya pada saat ini, aliansi masyarakat jasa konstruksi dan masyarakat anti korupsi serta beberapa tokoh pemuda Penyengat, Senggarang dan Kampung Bugis Kota Tanjungpinang yang merasakan dan menyaksikan langsung proyek-proyek yang tidak bisa dimanfaatkan dan dibangun dengan asal-asalan, sedang melakukan pergerakan penolakan terhadap mafia-mafia proyek APBN yang dimotori oleh calo kontraktor luar Kepri dengan melakukan pergerakan penolakan di Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kepulauan Riau dan Kantor Balai Pelaksanaan Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Kepulauan Riau di Batam.
Penulis: Marlin
