Bintan (Cindai.id) _ Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Tanjungpinang-Bintan melayangkan kritik keras terhadap Pemerintah Kabupaten Bintan atas lemahnya perhatian terhadap sektor pendidikan, khususnya di wilayah kepulauan yang selama ini kerap terpinggirkan dari pusat pembangunan. Temuan terbaru PMII mengungkapkan kondisi sangat memprihatinkan di SDN 007 Tambelan, Kecamatan Tambelan, yang dinilai jauh dari standar kelayakan sekolah dasar.
Dalam keterangan resminya, Ketua PMII Tanjungpinang-Bintan, Ucok Fatumonah Harahap, menyatakan keprihatinan mendalam atas buruknya kondisi sekolah tersebut, baik dari sisi infrastruktur maupun fasilitas pendukung belajar-mengajar.
“Kami melihat kondisi SDN 007 Tambelan yang sungguh memilukan. Ruang kelas sempit, fasilitas belajar terbatas, alat kebersihan seadanya, dan toilet yang bahkan tidak layak pakai. Ini jelas mencerminkan abainya pemerintah terhadap hak dasar pendidikan anak-anak di daerah kepulauan,” tegas Ucok, Senin (12/05/2025).
Sekretaris Cabang PMII Tanjungpinang-Bintan, Eprizal Diansyah, turut menambahkan bahwa realita ini tidak sejalan dengan potensi fiskal Kabupaten Bintan memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tertinggi di antara kabupaten lainnya. Ia mempertanyakan kemana pergi nya pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu, apakah pertumbuhan hanya di rasakan oleh pejabat yang tidak bermoral. Lalu mengapa anggaran tersebut tidak diarahkan untuk membenahi sektor pendidikan yang menjadi pondasi masa depan daerah.
“PAD Bintan cukup besar. Tapi kenyataannya, sekolah di wilayah yang jauh dari pusat justru terabaikan. seharusnya dengan ekonomi yang bertumbuh pesat menjadikan pemerintah memberi atensi khusus kepada sektor pendidikan sebagai prioritas utama, bukan malah membiarkan anak-anak belajar dalam kondisi yang tidak manusiawi, hewan saja tidak layak di pelihara dalam ruang seperti itu” ujar Eprizal.
PMII Tanjungpinang-Bintan menilai bahwa hal ini merupakan bentuk ketimpangan pembangunan yang nyata, di mana wilayah kepulauan seperti Tambelan sering kali tidak masuk dalam radar prioritas pembangunan. Padahal, menurut mereka, pemenuhan hak pendidikan yang layak adalah amanat konstitusi yang wajib dijalankan pemerintah, baik di pusat maupun daerah.
“Pendidikan di pulau tidak boleh kalah kualitasnya hanya karena letaknya jauh. Pemerintah Bintan harus mengubah cara pandang dan kebijakan, agar tidak lagi menjadikan kepulauan sebagai daerah pinggiran yang luput dari perhatian,” lanjut Eprizal.
Dalam pernyataannya, PMII juga menekankan bahwa mereka tidak hanya hadir untuk mengkritik, tetapi juga sebagai mitra strategis dan kontrol sosial pemerintah. Organisasi mahasiswa ini berkomitmen untuk terus mengawal isu-isu pembangunan dan memastikan bahwa aspirasi masyarakat terutama di daerah terluar tetap terangkat ke ruang-ruang kebijakan.
“Kami akan terus mendesak agar dilakukan audit menyeluruh terhadap alokasi anggaran pendidikan, khususnya di wilayah seperti Tambelan. Kami ingin anak-anak di pulau mendapat hak yang sama seperti anak-anak di kota,” ujar Ucok menegaskan kembali.
PMII Tanjungpinang-Bintan juga menyatakan siap melakukan dialog terbuka dengan pihak Pemerintah Kabupaten Bintan serta memfasilitasi aspirasi warga kepulauan agar dapat tersampaikan secara langsung kepada pengambil kebijakan.
“Negara tidak boleh kalah oleh jarak. Dimanapun anak bangsa tinggal, mereka berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu. Dan kami, PMII, akan terus berdiri bersama rakyat untuk menuntut keadilan itu,” tutup Ucok Fatumonah Harahap. (Red)
