Jakarta (Cindai.id) _ Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya peran pemerintah daerah (Pemda) dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Menurutnya, capaian ekonomi Indonesia tidak hanya ditentukan oleh pemerintah pusat, tetapi juga akumulasi kinerja seluruh daerah.
Hal tersebut disampaikan Mendagri saat memberikan arahan pada Forum Akselerasi Ekonomi Daerah 2026 Regional Nusa Tenggara dan Maluku bertajuk “Daerah Kuat Indonesia Berdaulat” di Hotel Bidakara, Jakarta, Jumat (20/11/2026).
“Upaya [mendorong pertumbuhan] nasional tidak hanya bergantung kepada pemerintah pusat, tapi juga menjadi agregat dari tugas pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” ujarnya.
Mendagri menjelaskan, Indonesia memiliki modal besar untuk menjadi negara maju, mulai dari kekayaan sumber daya alam, jumlah tenaga kerja produktif, luas wilayah, hingga posisi geografis yang strategis. Potensi tersebut harus dikelola secara optimal agar mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Ia meminta kepala daerah memahami sejumlah komponen pendukung pertumbuhan ekonomi. Menurutnya terdapat empat komponen utama, yakni konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, investasi, serta ekspor neto atau nilai ekspor dikurangi impor. Keempat komponen tersebut dapat menjadi acuan bagi Pemda dalam menentukan kebijakan dan mengukur perkembangan ekonomi di wilayahnya.
Pada komponen konsumsi rumah tangga, Mendagri menilai daya beli masyarakat menjadi salah satu indikator penting. Konsumsi yang kuat menunjukkan masyarakat memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebaliknya, konsumsi yang rendah dapat menjadi gambaran adanya persoalan daya beli, pengangguran, dan kemiskinan.
Karena itu, ia mendorong Pemda mengoptimalkan belanja pemerintah agar uang beredar di masyarakat sekaligus menggerakkan aktivitas ekonomi. Belanja daerah, menurutnya, tidak cukup hanya terserap dalam anggaran, tetapi harus memberikan dampak nyata terhadap aktivitas ekonomi.
Mendagri juga menyoroti pentingnya menciptakan iklim investasi yang kondusif. Ia meminta kepala daerah memberikan kemudahan perizinan, memperkuat pelayanan publik, serta mencegah praktik pungutan liar yang dapat menghambat masuknya investasi. Menurutnya, investasi akan membuka lapangan kerja dan menggerakkan berbagai sektor, termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), perdagangan, perhotelan, serta pariwisata.
Selain itu, Mendagri mendorong daerah mengembangkan produk unggulan melalui hilirisasi agar memiliki nilai tambah dan mampu bersaing di pasar ekspor. Ia mencontohkan pengembangan produk kelapa di Maluku Utara melalui kerja sama dengan Kementerian Pertanian. Menurutnya, langkah semacam itu dapat membuka peluang ekonomi yang lebih besar.
“Harus punya kreativitas seperti itu, dan di daerah lain juga seperti itu kita minta setiap dari produk, upayakan produk ini memiliki nilai tambah dan bisa diekspor,” jelasnya.
Turut hadir Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto, Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Medrilzam, perwakilan Pemda se-wilayah Nusa Tenggara dan Maluku, serta pejabat terkait lainnya.
(Rilis Pers Puspen Kemendagri)




