Batam (Cindai.id)_ Penguatan sistem karantina di wilayah perbatasan menjadi perhatian Komisi IV DPR RI dalam kunjungan kerja reses ke Provinsi Kepulauan Riau. Selain meninjau secara langsung proses pelayanan karantina di Tempat Pelayanan Fisik Terpadu (TPFT) Pelabuhan Batu Ampar, Batam, Komisi IV DPR RI juga menyerap berbagai masukan terkait kebutuhan sumber daya manusia (SDM), anggaran, serta sarana dan prasarana guna meningkatkan efektivitas pelayanan dan pengawasan lalu lintas komoditas ekspor dan impor di wilayah perbatasan yang strategis.
Wakil Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, menegaskan komitmen DPR RI untuk mendukung penguatan Badan Karantina Indonesia (Barantin), khususnya di Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki wilayah kepulauan luas dan berbatasan langsung dengan negara tetangga.
Hal tersebut disampaikan usai rombongan Komisi IV DPR RI meninjau secara langsung proses pelayanan karantina di Tempat Pelayanan Fisik Terpadu (TPFT) Pelabuhan Batu Ampar, Batam, Kamis (23/7).
Dalam kunjungan tersebut, rombongan menyaksikan secara langsung alur pemeriksaan komoditas ekspor dan impor, mulai dari pengambilan sampel hingga proses pengujian laboratorium. Salah satu komoditas yang ditinjau adalah produk ekspor sirup serta komoditas impor kakao.
Alex mengatakan, kunjungan tersebut tidak hanya bertujuan melihat pelaksanaan standar operasional prosedur (SOP) Barantin, tetapi juga menjadi bentuk dukungan DPR RI terhadap upaya peningkatan kapasitas lembaga karantina agar mampu menjalankan seluruh tugas secara mandiri.
“Kami ingin memastikan bagaimana proses pemeriksaan barang ekspor maupun impor dilakukan sesuai prosedur. Kehadiran kami juga sebagai bentuk dukungan agar seluruh tugas karantina dapat dilaksanakan secara optimal oleh Barantin, sehingga tidak bergantung kepada pihak lain,” ujar Alex.
Menurutnya, penguatan kelembagaan Barantin harus diikuti dengan dukungan anggaran yang memadai, terutama untuk melengkapi sarana dan prasarana pelayanan serta pengawasan.
Alex mengungkapkan, kebutuhan tersebut akan menjadi perhatian Komisi IV DPR RI dalam pembahasan anggaran tahun 2027 agar pelayanan karantina di daerah perbatasan dapat berjalan semakin optimal.
Menanggapi luasnya wilayah Kepulauan Riau yang terdiri atas banyak pulau serta tingginya mobilitas lalu lintas komoditas, Alex mengakui kebutuhan sumber daya manusia di lingkungan Barantin masih menjadi tantangan.
Berdasarkan paparan yang diterima Komisi IV DPR RI, Barantin masih membutuhkan sekitar 350 personel untuk memperkuat pelayanan dan pengawasan di wilayah kerja tersebut.
Namun demikian, Alex menegaskan bahwa penambahan personel harus disesuaikan dengan kebutuhan riil organisasi dan perencanaan yang disusun Barantin.
“Tadi disampaikan kebutuhan personel sekitar 350 orang. Tentu kebutuhan itu harus disusun berdasarkan kajian Barantin agar dapat menjadi perhatian dalam pembahasan ke depan,” katanya.
Ia juga menegaskan bahwa tugas utama karantina bukan melakukan pengamanan wilayah, melainkan mengawasi lalu lintas komoditas ekspor dan impor guna mencegah masuk dan keluarnya hama, penyakit, maupun organisme pengganggu yang dapat mengancam keamanan hayati Indonesia.
Sebelumnya, Barantin memaparkan tujuh strategi penguatan pengawasan yang meliputi perluasan jangkauan pengawasan, penguatan sumber daya manusia, modernisasi laboratorium, peningkatan sarana operasional, pembangunan instalasi pemerintah terpadu, digitalisasi layanan, serta penguatan operasi terpadu lintas instansi.
Melalui dukungan Komisi IV DPR RI terhadap penguatan SDM, anggaran, dan infrastruktur, diharapkan sistem karantina di Kepulauan Riau semakin efektif dalam menjaga keamanan hayati nasional sekaligus mendukung kelancaran perdagangan internasional melalui wilayah perbatasan Indonesia. (Wanda)
