Kepri (Cindai.id) _ Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2026 di Aula Wan Seri Beni, Dompak. Kegiatan ini menjadi forum strategis dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 dengan tema “Menyatukan Arah, Mewujudkan Pembangunan Berkualitas”.
Musrenbang dihadiri oleh jajaran pemerintah pusat dan daerah, akademisi, dunia usaha, serta unsur masyarakat sebagai upaya menyelaraskan arah kebijakan pembangunan agar lebih efektif, terarah, dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah pusat melalui Kementerian PPN/Bappenas mendorong Provinsi Kepri untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 7,4 hingga 8,0 persen pada tahun 2027. Target ini selaras dengan RPJMN 2025–2029 dan diharapkan mampu melampaui rata-rata nasional.
Staf Ahli Bidang Pemerataan Pembangunan Regional Bappenas, Tri Dewi Virgiyanti, menyampaikan bahwa capaian ekonomi Kepri pada tahun 2025 mencapai 6,94 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional sebesar 5,11 persen. Ke depan, pertumbuhan akan didorong melalui sektor teknologi tinggi, maritim, energi bersih, digitalisasi layanan, serta hilirisasi industri, termasuk optimalisasi sektor pariwisata dan perikanan.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya penguatan tata kelola program nasional, khususnya Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemerintah daerah diminta memastikan akurasi data penerima manfaat, pelaksanaan program yang tepat sasaran, serta pelaporan berkala.
Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, menegaskan bahwa Musrenbang merupakan forum penting untuk menyatukan visi pembangunan dan menyerap aspirasi masyarakat.
“Musrenbang ini bukan sekadar formalitas, tetapi menjadi wadah untuk memastikan pembangunan benar-benar dirasakan hingga ke pelosok daerah,” ujarnya.
Gubernur juga menyoroti capaian pembangunan daerah, antara lain penurunan angka stunting menjadi 15 persen serta cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang mencapai 98,43 persen.
Ke depan, pembangunan Kepri akan difokuskan pada pemerataan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan ekonomi berbasis potensi lokal. Isu strategis seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan pelayanan publik, dan percepatan pembangunan wilayah pesisir serta pulau terluar turut menjadi prioritas.
Sebagai bentuk apresiasi, pemerintah provinsi juga memberikan penghargaan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) kepada kabupaten/kota berprestasi, termasuk Kabupaten Lingga, sebagai wujud komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.
Melalui Musrenbang ini, diharapkan arah pembangunan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2027 semakin terarah, inklusif, dan mampu meningkatkan daya saing daerah serta kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. (Mona)
